Wanita Sering Tidak Didengar Saat Mengalami Pelecehan Seksual

0 20

Memang miris nasib wanita yang mengalami kasus pelecehan seksual. Kendati ingin melaporkan kasus yang menimpanya, justru yang ada malah terjerat hukum. Dikutip dari CNN, seorang wanita terjerat UU Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (1).

Mulanya, Baiq Nuril hanya ingin menceritakan kejadian yang menimpanya kepada salah seorang temannya. Dia lantas membagikan sebuah rekaman sebuah percakapan dirinya oleh pelaku pelecehan seksual yang tak lain adalah kepala sekolah SMAN 7 Mataram berinisial M. Dia merasa dilecehkan secara verbal. Namun justru rekaman tersebut malah menyebar luas dan menjadi perbincangan publik.  

Terduga pelaku pelecehan seksual justru merasa nama baiknya tercemar  

Mengetahui rekaman percakapan itu beredar, terduga pelaku justru merasa bahwa Baiq Nuril sudah mencemarkan nama baiknya. Akhirnya dia pun melaporkan Baiq Nuril ke polisi dengan kasus transaksi elektronik yang menyebabkan nama baiknya tercemar.

Inilah yang menyebabkan Baiq Nuril dihukum enam bulan penjara dan dipidana denda senilai Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Siapa yang salah? Siapa yang benar?

Dalam hal ini, terduga pelaku pelecehan seksual tidak bisa disalahkan penuh terhadap tindakannya yang melaporkan Baiq Nuril karena kasus pencemaran nama baik. Hal tersebut karena menyangkut tentang UUD ITE karena ada proses penyebarluasan rekaman yang menyangkut dirinya.

Meskipun Nuril di posisi ini menjadi korban pelecehan seksual secara verbal oleh M. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dilansir dari CNN, Baiq Nuril sudah membagikan rekaman tersebut kepada temannya dan temannya meneruskan sehingga menjadi viral.

Jika Mom mendapati perlakukan tidak menyenangkan atau kasus pelecehan seksual maka Mom bisa melaporkan kepada lembaga yang tepat. Mom juga bisa melaporkannya ke pihak kepolisian. Berikut ini beberapa lembaga pengaduan atas kasus pelecehan seksual.

  • Komnas Perempuan (021-3903963/komnasperempuan.go.id),
  • Lembaga Bantuan Hukum Apik (021-87797289/apiknet@centrin.net.id/Twitter: @lbhapik),
  • Koalisi Perempuan Indonesia (021-7918-3221 /021-7918-3444/koalisiperempuan.or.id),
  • Bantuan psikologis untuk korban ke Yayasan Pulih (021-788-42-580/yayasanpulih.org).

Rentetan panjang mengenai kasus ITE di Indonesia

UU ITE sudah ada di Indonesia dengan berbagai penyempurnaan. Meski UU No. 11 Tahun 2008 telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016,  arah kebijakan politik hukum dan hak asasi manusia (HAM) pemerintah dinilai malah mengalami kemunduran.

Tapi bagi kalangan legislatif, UU ITE teranyar justru memberikan kelonggaran terhadap masyarakat yang tersandung kasus pencemaran nama baik melalui dunia maya untuk tidak dilakukan penahanan di tingkat penyidikan.

Kebijakan politik hukum dalam revisi UU ITE lebih ke arah membentuk bangsa yang beradab. Hal ini pun bertujuan agar masyarakat bisa bersikap dalam menyampaikan pendapat secara santun dan tidak merugikan pihak lain.

Mom tentu tahu, bagaimana sikap warga net yang kadang dinilai ngawur dalam hal menyampaikan sebuah pendapat lewat akun media sosial mereka. Hal semacam ini kadang membuat pihak-pihak lain merasa dirugikan tanpa kita sadari Mom. Oleh karena itu, bersikap santun di dunia maya itu perlu dilakukan.

 

Jangan Ketinggalan Info Penting Mom!
You might also like

Leave A Reply